PELAKSANAAN KEWENANGAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU DALAM MENDUKUNG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BENGKULU

Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk pengamanan dan pengawalan
pemerintahan dan proyek pembangunan agar berhasil maksimal dikarenakan
beberapa tahun belakangan penyerapan anggaran yang dialami oleh
pemerintah pusat maupun daerah sangat rendah. Penelitian yang dilakukan
ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan dan hambatan tugas Tim
Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam
mendukung keberhasilan di Kota Bengkulu. Dengan menggunakan metode
yuridis empiris, didapatkan pengawalan Tim TP4D Kejaksaan Negeri
Bengkulu belum dapat dilakukan secara maksimal, Tim TP4D memiliki
kewenangan hanya sebatas melakukan pengawalan dan pengamanan jalannya
pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya preventif dan
melakukan penerangan serta penyuluhan hukum dalam setiap tahapan
program pembangunan dari awal sampai akhir. Sedangkan untuk tugas
pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program
pembangunan daerah, Tim TP4D tetap harus melakukan koordinasi dengan
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk mencegah terjadinya
penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan
menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara. Tim TP4D juga mengalami
kendala. Kendala tersebut terkait dengan belum adanya dasar hukum yang
kuat mengenai TP4D dan sifatnya yang tidak memaksa,, kendala lain berupa
sumber daya manusia, masalah komunikasi dan koordinasi, partisipasi
masyarakat dan kurangnya kesadaran dari tiap instansi untuk mengikuti
TP4D.
Kata kunci: Pelaksanaan, Kewenangan, TP4D, Pembangunan Daera