KEABSAHAN PENGAKUAN YERUSALEM SEBAGAI IBU KOTA ISRAEL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Yerusalem adalah wilayah suci bagi tiga agama, yaitu Islam, Kristen, dan
Yahudi, dan Yerusalem telah menjadi objek perselisihan antara Palestina dan
Israel sejak 1000 SM. Pada 6 Desember 2017, Amerika Serikat memberikan
pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pengakuan ini ditolak oleh
berbagai negara anggota PBB. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk
mengetahui pengaturan pengakuan menurut Hukum Internasional dan untuk
mengetahui akibat/konsekuensi hukum dari pengakuan Yerusalem sebagai
ibukota Israel. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif
dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengaturan pengakuan ini terkandung dalam pembukaan Piagam PBB dan juga
Pasal 1, 3, 6, 7, 8 dan 9 Konvensi Montevideo 1933 dan Berdasarkan Resolusi DK
PBB No. 242 Tahun 1967, No. 252 Tahun 1968, 465 Tahun 1980, 478 Tahun
1980, 672 Tahun 1990, 1073 Tahun 1996, 1322 Tahun 2000, 1397 Tahun 2002,
2334 Tahun 2016 dan A/ES-10/L.22 Tahun 2017 dan berbagai negara yang
menentang, maka walaupun ada negara yang menerima pengakuan AS mengenai
Yerusalem sebagai ibukota Israel. Berdasarkan resolusi DK dan MU PBB maka
secara hukum pengakuan AS mengenai Yerusalem sebagai ibukota Israel tersebut
tidak sah dan wajib dibatalkan.
Kata Kunci: Keabsahan Pengakuan, Yerusalem, Hukum Internasiona