INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) DALAM PUTUSAN YANG TERKAIT DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru dalam Kekuasaan Kehakiman yang
terbentuk melalui Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan pengaruh yang sangat besar dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya melalui kewenanganya dalam
menguji undang-undang terhadap UUD 1945. MK dalam menguji undang-undang
terhadap UUD 1945 melakukan penafsiran terhadap UUD 1945 dan memberikan
vonis melalui putusannya apakah undang-undang yang diujikan tersebut telah
sesuai dengan konstitusi atau bertentangan. Putusan yang dikeluarkan oleh MK
sering mendapatkan pro dan kontra dalam masyarakat. Salah satu putusan yang
cukup menjadi kontroversi adalah putusan MK adalah pengujian undang-undang
mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banyak pihak yang
mengatakan jika MK dalam mengeluarkan putusan terkait kedudukan KPK dalam
sistem ketatanegaraan ini tidak konsisten karena dalam pertimbangan hukumnya
antara satu putusan dengan putusan yang lain tidak sama dalam menyatakan
kedudukan KPK sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis beberapa putusan MK yang terkait dengan KPK dan
melihat kedudukan dari pertimbangan hukum yang menyatakan kedudukan KPK
tersebut serta melihat apakah MK konsisten atau tidak konsisten dalam
mengeluarkan putusannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Kedudukan pertimbangan hukum dalam
putusan MK adalah mengikat selama pertimbangan hukum tersebut masuk dalam
bagian ratio decinendi yang bersentuhan langsung dengan pokok perkara, dan (2)
MK dalam mengeluarkan putusannya terkait KPK tidak konsisten, karena antara
putusan yang satu dengan yang lain berbeda-beda sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum.
Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Pengujian undang-undang, Putusan
Mahkamah Konstitusi, Konsistensi