PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM OLEH PEYIDIK POLISI DI POLDA BENGKULU TERHADAP TINDAK PIDANA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG TINJAUAN HUKUM PROGRESIF

Asas ultimum remedium mengkehendaki hukum pidana digunakan sebagai
sarana terakhir apabila hukum-hukum lainnya sudah tidak bisa menyelesaikan
tindak pidana. Kenyataannya upaya hukum yang lainnya sering diabaikan oleh
penyidik dengan langsung menggunakan hukum pidana karena masih kentalnya
aliran klasik dan paham positivistik sehingga penegakan hukum hanya mengejar
kepastian hukum sehingga mengabaikan keadilan dan kemanfaatan bagi
masyarakat.Hal ini tentunya membawa perubahan paradigma hukum pidana dari
ultimum remedium menjadi perimum remedium. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui dan menganalisis persepsi penyidik dan penerapan asas ultimum
remedium oleh penyidik polisi di Polda Bengkulu dalam menyelesaikan tindak
pidana kerugian keuangan negara dalam penyalahgunaan wewenang tinjauan
hukum progresif. Penulis menggunakan metode yuridis sosiologis untuk melihat
bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dengan bantuan data primer dan
sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan
hasil penelitian diketahui bahwa penyidik hanya mengetahui pengertian asas
ultimum remedium tetapi belum memahami secara mendalam asas tersebut,
akibatnya penyidik salah menerapkan asas ultimum remedium dengan cara
memberikan waktu kepada koruptor pada saat penyelidikan bukan penyelesaian
menggunakan sarana hukum lain.
Kata kunci : persepsi, ultimum remedium, diskresi, dan hukum progresi