KONSTITUSIONALITAS PASAL 235 AYAT (5) UNDANG�UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pasca putusan Mahkama Konstitusi No.14/PUU/XI/2013 terhadap pengujian
pasal 8 dan 9 Undang-Undang No.42 tahun 2008 tentang pemilu pada tahun 2019
dilakukan secara serentak. Untuk mengatur jalannya Pemilu tersebut Pemerintah dan
DPR mengeluarkan Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang pemilu. Pada Pasal
235 ayat 5 Undang-Undang No 7 tahun 2017 menyatakan bahwa Partai politik atau
Gabungan Parpol yang memenuhi syarat pengusulan calon tetapi tidak mengusulkan
bakal calon dalam Pemilu Parpol tersebut diberikan sanksi tidak dapat mengikuti
Pemilu berikutnya. Berdasarkan UUD NRI tahun 1945 Pasal 6A ayat (2), Pengusulan
calon Presiden dan Wakil Presiden diberikan kepada Parpol peserta Pemilu.
penelitian ini bertujuan untuk pertama, untuk mengetahui dan memahami kedudukan
Partai politik dalam pengusul calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan
umum berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Kedua untuk mengetahui dan memahami
Untuk Konstitusionalitas Pasal 235 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017
tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu, memusatkan
penelitian pada kepustakaan dan norma-norma hukum yang berlaku dengan
menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan
utama penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari
Penelitian menunjukkan pertama, bahwa kedudukan Partai politik dalam Pemilu
berdasarkan UUD NRI 1945 adalah sebagai pengusul calon Presiden dan Wakil
Presiden, kedua bahwa ketentuan Pasal 235 ayat (5) Undang-Undang No 7 tahun
2017 tentang Pemilu terhadap UUD NRI 1945 adalah inkonstitusional.
Kata Kunci: Pemilihan Umum, Partai Politik, Kontitusionalitas