ANALISIS OPINI BPK PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah daerah setiap tahun membuat laporan keuangan sebagai bentuk
transparansi dan akuntabilitas kepada publik atas penggunaan anggaran keuangan
daerah. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang bisa diandalkan maka laporan
keuangan diperiksa oleh pihak eksternal (BPK). Hasil atas pemeriksaan keuangan
tersebut menghasilkan sebuah opini audit. Opini audit merupakan pernyataan atas
kewajaran informasi laporan keuangan yang bebas dari salah saji material dan tidak
adanya indikasi kesalahan/kecurangan. Opini WTP menunjukan akuntabilitas dan
transparansi suatu institusi yang berarti laporan keuangan telah disajikan sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten, penggunaan anggaran
keuangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta didukung oleh
bukti audit yang memadai sehingga opini WTP adalah tujuan dari setiap institusi.
Namun faktanya masih terdapat laporan keuangan pemerintah daerah yang
tidak memperoleh opini WTP. Kabupaten Seluma sejak pertama kali diaudit belum
pernah memperoleh opini WTP sekalipun. Untuk itu penelitian ini secara spesifik
akan membahas mengenai opini audit atas LKPD Kabupaten Seluma. Tujuan dari
penelitian ini untuk mengetahui penyebab perolehan opini audit WDP pada LKPD
Kabupaten Seluma untuk TA 2018 dan 2019 berdasarkan kriteria umum pemberian
opini yakni pada kesesuaian SAP, penerapan SPIP, dan kepatuhan terhadap
peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan teori
stakeholders.
Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, teknik
pengumpulan data adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Sumber data
berasal dari data primer dan data sekunder. Dimana data sekunder pada penelitian
ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2018 dan 2019 dan jurnal
xi
pendukung. Sedangkan data primer berupa hasil wawancara langsung kepada
informan kunci. Metode analisis data dilakukan dengan proses reduksi data,
penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Teknik keabsahan data pada
penelitian ini adalah tringulasi sumber data.
Hasil dari penelitian menunjukan permasalahan yang mempengaruhi
kewajaran atas penyajian laporan keuangan sehingga menjadi bahan pengecualian
adalah penyajian aset tetap khususnya Jalan, irigasi, dan jaringan serta konstruksi
dalam pengerjaan yang tidak sesuai dengan SAP nomor 07 mengenai aset tetap dan
SAP nomor 08 mengenai konstruksi dalam pengerjaan. Ditemukan tiga item
temuan permasalahan terkait SPIP untuk masing-masing tahun anggaran, dan dua
item permasalahan untuk TA 2018 dan lima item permasalahan untuk TA 2019 atas
ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang tidak mematuhi peraturan
pemerintah nomor 58 Tahun 2005 mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Sehingga diketahui bahwa pada LKPD Kabupaten Seluma penyajian SAP
belum sesuai dengan ketentuan, penerapan SPIP masih terdapat kelemahan, dan
adanya ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan.