PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP CEPALO PERANGAI YANG DILAKUKAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT REJANG DI DESA KELILIK KABUPATEN KEPAHIANG

Berlakunya hukum adat di Indonesia diatur dalam Pasal 18B (2)
Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu hukum adat di Provinsi
Bengkulu yang masih digunakan dalam penyelesaian pelanggaran adat
yaitu hukum adat Rejang. Salah satu contoh kasus yang pernah
diselesaikan secara musyawarah adat Rejang yaitu perbuatan atau
tindakan yang melanggar adat cepalo perangai berupa perbuatan
melakukan persetubuhan antara anak yang masih bersekolah yaitu (anak
yang masih berusia 11 tahun dengan anak yang berusia 8 tahun).
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang bersifat deskriptif.
Penelitian ini termasuk dalam kategori pendekatan hukum empiris.
Metode pengumpulan data dengan cara wawancara. Penyelesaian cepalo
perangai yang dilakukan anak menurut hukum adat Rejang di Desa
Kelilik Kabupaten Kepahiang yaitu dimulai adanya laporan ke kepala
desa, kepala desa menerima laporan (memeriksa kebenaran),
mengumpulkan para pihak, memberitahu ketua BMA. Tahapan
penyelesaian cepalo perangai yang dilakukan anak tersebut yaitu
penyelesaian secara musyawarah keluarga dan dengan musyawarah adat.
Jenis dan penerapan sanksi adat terhadap cepalo perangai yang dilakukan
anak menurut hukum adat Rejang di Desa Kelilik Kabupaten Kepahiang
yaitu permintaan maaf, punjung, batu cepalo (2 Rial atau sebesar Rp
250.000), dinikahkan, memotong kambing dan ritual cuci kampung.
Penerapan sanksi adat terhadap cepalo perangai yang dilakukan anak
menurut hukum adat Rejang di Desa Kelilik Kabupaten Kepahiang yaitu
permintaan maaf, punjung mentah diberikan kepada keluarga korban.
Kesepakatan keluarga kedua belah pihak yaitu pakaian desnating,
membayar uang sebesar 10 Juta Rupiah. Menandatangani surat perjanjian
perdamaian oleh kedua orang tua pelaku dan korban.
Kata Kunci : Hukum Adat, Sanksi, Cepalo Perangai, Anak, Rejang.