ANALISIS PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI BENGKULU

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh setiap daerah
apabila dibiarkan begitu saja akan menyebabkan terjadinya ketimpangan
kemakmuran antar daerah maupun antar wilayah, sehingga sangat diperlukan cara
untuk memperkecil tingkat ketimpangan daerah dengan penentuan pusat
pertumbuhan yang akan mendorong daerah lain untuk tumbuh dan berkembang.
Provinsi Bengkulu memiliki rata-rata tingkat ketimpangan paling tinggi di antara
9 provinsi lain di Pulau Sumatera. Tingkat Gini Ratio dan data jumlah dan jenis
fasilitas pelayanan antar kabupaten di Provinsi Bengkulu selama periode tahun
2015-2019 terlihat jelas adanya ketimpangan antar kabupaten di Provinsi
Bengkulu, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah kabupaten - kabupaten
mana yang dapat dijadikan daerah pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi
Bengkulu ?
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan menganalisis kabupaten -
kabupaten mana yang dapat dijadikan daerah pusat pertumbuhan ekonomi di
Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari
Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu dan berbagai literature terkait. Alat
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Skalogram dan
Metode Deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 9 kabupaten yang menjadi
objek penelitian di Provinsi Bengkulu yang terbagi dalam 3 Zona yaitu Zona
Utara, Zona Tengah dan Zona Selatan. Terdapat 3 kabupaten yang menjadi daerah
pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu yang memiliki ketersediaan
dan kelengkapan fasilitas yang memadai dari kabupaten lainnya, Kabupaten
Bengkulu Utara menjadi daerah pusat pertumbuhan di Zona Utara. Kabupaten
Rejang Lebong menjadi daerah pusat pertumbuhan di Zona Tengah, kemudian
Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi daerah pusat pertumbuhan di Zona Selatan.
Sementara itu, kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur,
Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Bengkulu Tengah
belum menjadi daerah pusat pertumbuhan, hal ini dikarenakan kurang tersedianya
dan kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing
kabupaten.