KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN NO. 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel TENTANG PERINTAH PENETAPAN TERSANGKA OLEH HAKIM KEPADA PENYIDIK

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi adanya perintah penetapan tersangka
yang diberikan oleh hakim kepada penyidik dalam Putusan Praperadilan Nomor
21/Pid/Pra/PN.Jkt.Sel. Putusan praperadilan tersebut merupakan putusan yang
dalam penerapan hukumnya tidak tepat karena hakim telah mengeluarkan putusan
diluar kewenangan praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Putusan
Hakim menyatakan memberikan perintah kepada penyidik untuk menetapkan
tersangka atas Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawan.
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjelaskan apa yang menjadi landasan
hukum hakim memerintahkan penyidik untuk menetapkan tersangka dalam
Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel dan apakah perintah
penetapan tersangka oleh hakim dapat atau tidak dijadikan dasar yuridis bagi
penyidik untuk melakukan proses peradilan pidana. Jenis penelitian yang
digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan
pendekatan undang-undang (statute approach). Sumber penelitian berupa bahan
hukum primer, sekunder, dan terseir. Metode pengumpulan bahan hukum
dilakukan dengan cara penelusuran kepustakaan. Metode analisis yang digunakan
yaitu analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)
Landasan hukum yang menjadi pertimbangan hakim adalah cukup alat bukti dan
berlandaskan hukum, keadilan dan kepastian hukum serta demi perlindungan
terhadap hak asasi manusia, namun perintah penetapan tersangka oleh hakim ini
telah melampaui kewenangan praperadilan (2) Perintah penetapan tersangka oleh
hakim kepada penyidik ini tidak dapat dijadikan dasar yuridis bagi penyidik untuk
melakukan proses peradilan pidana karena tidak menunjukkan adanya keadilan
dan kepastian hukum.
Kata Kunci: Praperadilan, perintah penetapan tersangka.