PENERAPAN PENILAIAN PEMBUKTIAN OLEH HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

Penilaian Pembuktian adalah penilaian terhadap alat bukti yang telah
diajukan oleh para pihak di dalam persidangan pembuktian baik dari segi
keabsahan alat bukti yang diajukan, kekuatan alat bukti, dan relevansi alat bukti
tersebut terhadap sengketa yang akan menunjukkan apakah suatu Keputusan Tata
Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan tersebut sah atau tidak
dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penilaian pembuktian di
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menurut Pasal 107 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mengetahui
pertimbangan hakim dalam menggunakan dan tidak menggunakan alat bukti
dalam di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Metode yang digunakan
digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum empiris, dalam
penelitian ini data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Kemudian
data dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara berfikir deduktif-induktif.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa
penerapan penilaian pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dapat
disimpulkan (1) Bahwa penerapan penilaian pembuktian di Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu dilakukan pada saat musyawarah Hakim dimana Hakim
masing-masing menilai alat bukti yang sudah diajukan oleh para pihak mengenai
relevan atau tidaknya suatu alat bukti. Akan tetapi hal ini hanya secara teori,
dalam praktek Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak melakukan
penilaian terhadap alat bukti karena beradasarkan hasil wawancara dengan tiga
orang Hakim yang telah memutus putusan No : 4/P/FP/2018/PTUN.BKL dan
Putusan No 8/G/2018/PTUN.BKL pada putusan No 8/G/2018/PTUN.BKL hanya
dinilai oleh satu orang majelis Hakim yang artinya dua orang Hakim lainnya tidak
melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang
bersengketa sedangkan menurut ketentuan dalam Pasal 97 ayat 2 yang
menyatakan bahwa Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruang tertutup untuk
mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut. (2) Dasar
pertimbangan Hakim dalam menggunakan atau tidak menggunakan alat bukti
yaitu alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memiliki keaslian yaitu
alat bukti tersebut memiliki pembanding dengan yang asli dan alat bukti tersebut
memiliki relevansi terhadap objek sengketa.
Kata Kunci : Penilaian, Pembuktian, Alat Bukti.