TINJAUAN PIDANA PINJAM PAKAI MOBIL DINAS OLEH BUPATI MUKOMUKO KEPADA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MUKOMUKO

Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam menyelenggarakan pemerintahan
melakukan perbuatan pinjam pakai antara Bupati Mukomuko dengan Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko, bahwa Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko mengajukan
permohonan pinjam pakai kendaraan dinas operasional Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko yang ditujukan kepada Bupati
Kabupaten Mukomuko dengan surat permohonan Nomor 170/48/DPRD�II/MM/2014. Pada tanggal 18 Agustus 2014 Ichwan Yunus selaku Bupati
Kabupaten Mukomuko mengabulkan permohonan pinjam pakai kendaraan dinas
kepada Arnadi Pelam, sebagaimana ditandatanganinya Surat Keputusan Nomor
100-734 Tahun 2014 Tentang Penetapan Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Kepada
Arnadi Pelam. Kendaraan dinas yang dipinjam pakai merupakan mobil jenis
Toyota fourtuner (BD 2 N). Perbuatan pinjam pakai kendaraan dinas tersebut
dikualifikasi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mukomuko perbuatan
melawan hukum menurut hukum pidana dengan ditetapkannya Bustari Maler dan
Arnadi Pelam serta Ichwan Yunus sebagai tersangka pada tanggal 31 Mei 2016,
dengan Nomor penetapan 03/N.7.14/FD.1/05/2010 oleh Kejaksaan Negeri
Mukomuko. Isu hukumnya Bupati Mukomuko melakukan penyalahguaan
wewenang karena melakukan perbuatan pinjam pakai kendaraan dinas tersebut.
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif
yuridis, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan yang berlaku, bahan
hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil
penelitian yang diperoleh adalah perbuatan pinjam pakai kendaraan dinas lahir
dari kewenangan diskresi Bupati Mukomuko, dapat diminta pertanggungjawaban
secara hukum administrasi bukan hukum pidana.