PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENCARIAN DPO TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KOTA BENGKULU

Korupsi dan korporasi dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara. menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi
bangsa dan negara. Orang yang melakukan tindak pidana korupsi cenderung
adalah mereka yang memiliki jabatan dan biasanya memiliki status sosial yang
tinggi dalam masyarakat. Sehingga dengan mudah dapat melarikan diri dari
proses hukum. Terhadap Tersangka yang diduga telah melakukan Tindak pidana,
telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 3 kali, telah dilakukan
upaya paksa berupa tindakan penangkapan dan penggeledahan sesuai perundang�undangan yang berlaku, namun Tersangka tidak berhasil ditemukan sehingga
diterbikan DPO. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran kejaksaan
dalam upaya pencarian Daftar pencarian orang tindak pidana korupsi serta
menggambarkan hambatan yang ditemui oleh kejaksaan. Penelitian ini termasuk
dalam kategori penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan
Pendekatan Penelitian empiris. Peranan kejaksaan dalam upaya pencarian DPO
dapat dijabarkan sebagai berikut : Melakukan penangkapan berdasarkan informasi
yang akurat mengenai keberadaan DPO Tindak pidana korupsi kemudian
Meneruskan laporan DPO ke Adhyaksa Monitoring Centre untuk dilakukan
pencarian, Melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian perihal pencarian DPO
Tindak pidana korupsi. Dalam melakukan upaya pencarian DPO, ada beberapa hal
yang menghambat yaitu : kurangnya personil Kejaksaan khususnya bidang
intelijen, kurangnya anggaran untuk upaya pencarian DPO, Kurangnya
keperdulian masyarakat, Keluarga yang tidak kooperatif dan Luasnya cakupan
wilayah pencarian.
Kata Kunci : Peran, Kejaksaan, DPO, Korupsi