EFEKTIFITAS JANGKA WAKTU PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MONEY POLITIC (POLITIK UANG) PADA PEMILIHAN BUPATI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

Asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis memberikan ruang bagi
peraturan khusus untuk mengatur kebijakan suatu program diluar dari peraturan
umum yang telah mengaturnya. Salah satunya adalah jangka waktu penyidikan,
dimana tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) sebagai peraturan umum, namun diatur dalam Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai
peraturan khusus. Dampak dari jangka waktu penyidikan tindak pidana pada
pemilihan kepala daerah adalah kurang efektifnya proses penyidikan tindak
pidana pada pemilihan kepala daerah khususnya di wilayah hukum Kabupaten
Bengkulu Utara. Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui apakah jangka
waktu penyidikan 14 hari kerja telah efektif untuk menyelesaikan proses
penyidikan tindak pidana money politic (politik uang), dengan menjadikan unsur
dari teori efektifitas sebagai tolak ukur efektifitas. Jenis penelitian adalah
penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, sedangka metode pengumpulan
data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Hasil dari penelitian
ini secara garis besar yaitu, pengaruh jangka waktu terhadap penyidikan adalah
membuat penyidik dalam melakukan penyidikan menjadi tidak maksimal dengan
waktu yang singkat, serta jangka waktu penyidikan tindak pidana money politic
(politik uang) pada pemilihan bupati diwilayah hukum Kabupaten Bengkulu Utara
belum efektif karena tidak memenuhi unsur efektifitas, dan dari 4 perkara yang
dilakukan penyidikan, terdapat 2 (dua) perkara yang tidak selesai penyidikannya
diakibatkan jangka waktu dan dinyatakan daluwarsa.