PENINDAKAN KASUS PENGANGKUTAN IKAN ILLEGAL OLEH DIREKTORAT KEPOLISIAN AIR DI KOTA BENGKULU

Tindak pidana perikanan ialah penangkapan ikan dengan alat yang
dilarang, pengeboman ikan, bisnis perikanan ilegal serta masih banyak lagi kasus
yang lainnya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang
Perikanan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi,
pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem
bisnis perikanan. Kasus pengangkutan ikan illegal di Kota Bengkulu yang di
tindak oleh Direktorat Kepolisian Air sangat berpotensi merugikan pendapatan
daerah karena melakukan kegiatan ekspor tanpa izin sesuai dengan peraturan
yang ada dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan kecil
sehingga terjadi kurangnya pendapatan dan ketersediaan ikan karena jumlah ikan
yang diangkut tanpa izin itu memiliki jumlah cukup besar yaitu 11 Ton. Penelitian
ini bertujuan untuk mendeskripsikan penindakan kasus pengangkutan ikan illegal
oleh Direktorat Kepolisian Air dan faktor penghambat yang dihadapi Direktorat
Kepolisian Air dalam menindak kasus pengangkutan ikan illegal di Kota
Bengkulu. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum
empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.
Analisis data dalam penelitian ini dengan analisis kualitatif, yaitu dengan
kerangka berpikir induktif-deduktif dan sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian
diketahui bahwa penindakan kasus pengakutan ikan illegal oleh Direktorat
Kepolisian Air melakukan tindakan dengan cara melibatkan masyarakat sebagai
mitra kerja untuk memperoleh informasi, mengamankan pelaku dan tempat lokasi
yang dijadikan sebagai tempat pengolahan ikan illegal, dan menyita barang bukti.
Faktor penghambat yang dihadapi Direktorat Kepolisian Air yaitu, masyarakat
yang tidak koorperatif, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan kurangnya
pengawasan dan sosialisasi.
Kata Kunci : Penindakan, Direktorat Kepolisian Air, Pengangkutan Ikan
Illegal.