Kewenangan Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Perkebunan Antara PT. Agri Andalas Dengan Warga Desa Rawa Indah Kabupaten Seluma Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian

Penelitian ini membahas mengenai kewenangan kantor pertanahan dalam
penyelesaian sengketa lahan perkebunan antara PT Agri Andalas dengan Warga
Desa Rawa Indah Kabupaten Seluma menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini yaitu untuk mengetahui kewenangan kantor pertanahan dalam
penyelesaian sengketa lahan perkebunan antara PT Agri Andalas dengan Warga
Desa Rawa Indah Kabupaten Seluma dan untuk mengetahui hambatan-hambatan
dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pihak kantor pertanahan
menolak penyelesaian sengketa lahan seperti yang telah diamanatkan oleh
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus
Pertanahan dikarenakan PT Agri Andalas hanya mengantongi Izin Usaha
Perkebunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma tanpa
mempunyai Hak Guna Usaha atas Lahan yang ditanaminya di wilayah Desa Rawa
Indah dan dikarenakan tidak adanya pengaduan oleh kedua belah pihak kepada
pihak Kantor Pertanahan ATR/BPN Seluma.Hambatan yang ditemui yaitu
hambatan hukum dan hambatan non hukum, hambatan hukumnya ialah bahwa
lahan perkebunan PT Agri Andalas di Desa Rawa Indah hanya mengantongi IUP
saja tanpa Hak Guna Usaha dan hambatan non hukumnya ialah tidak ada tindakan
yang tegas dari Pemerintah Kabupaten Seluma dan Kantor Pertanahan ATR/BPN
Seluma.