KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Pada setiap penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia,
umumnya selalu diwarnai oleh pelanggaran-pelanggaran. Tujuan
hadirnya Bawaslu adalah untuk melakukan penegakan hukum atas
pelanggaran administrasi pemilu agar dapat meminimalkan
terjadinya kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran dalam
penyelenggaraan pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum memberikan wewenang kepada Bawaslu
untuk dapat melakukan pencegahan dan penindakan terhadap
pelanggaran administrasi pemilihan umum. Pada pelaksanaan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018
menunjukan bahwa telah terjadi sebanyak 72 pelanggaran. Dari total
72 pelanggaran tersebut, 73% diantaranya adalah pelanggaran
administrasi. Namun meskipun saat ini Bawaslu telah mempunyai
wewenang untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap
pelanggaran administrasi pemilu tetapi tingkat pelanggaran
administrasi pemilu masih memuncaki urutan teratas dibandingkan
jenis pelanggaran-pelanggaran lainnya. Untuk menjawab
permasalahan-permasalan tersebut, di dalam penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal
research) sehingga dengan digunakannya metode ini dapat menjawab
permasalahan yang diangkat dengan menghasilkan kesimpulan
bahwa kewenangan Bawaslu yang diatur di dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum salah satunya yaitu
untuk melakukan penanganan atas pelanggaran admnistratif Pemilu
adalah agar pelanggaran administratif Pemilu dapat segera
diselesaikan tanpa harus melalui mekanisme penanganan
penyelesaian yang panjang.
Kata Kunci: Kewenangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017