PELAKSANAAN HAK LINTAS DAMAI OLEH KAPAL ASING DI PERAIRAN KEPULAUAN INDONESIA BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERAIRAN INDONESIA (TINJAUAN KASUS KAPAL CALEDONIAN SKY 2017)

Sebagai negara kepulauan, Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsi
kedaulatannya di Perairan Indonesia telah mengatur dan menetapkan hak lintas di
Perairan Indonesia yang salah satu hak lintas tersebut ialah hak lintas damai untuk
menghormati hak-hak atau kepentingan internasional bagi kapal asing yang
berlayar melewati wilayah perairan Indonesia. Penelitian ini dilakukan bertujuan
untuk mengetahui pengaturan hak lintas damai oleh kapal asing dalam melintasi
Perairan Kepulauan Indonesia yang ditinjau dari UNCLOS 1982 dan dari
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia dan untuk
mengetahui pelaksanaan syarat-syarat hak lintas damai oleh kapal asing dalam
kasus kandasnya kapal Caledonian Sky di Raja Ampat. Metode penelitian yang
dipakai adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengaturan hak lintas damai baik di dalam UNCLOS 1982 dan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1996 dinyatakan bahwa semua negara dapat menikmati hak lintas
damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan dengan adanya syarat-syarat
dan pelaksanaan pelayaran oleh kapal Caledonian Sky di perairan Raja Ampat
melanggar syarat-syarat hak lintas damai tersebut antara lain kapal melakukan
perbuatan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut serta
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
Kata kunci: Hak Lintas Damai, Tanggung Jawab, Kapal, UNCLOS 1982, Perairan
Indonesia