KAJIAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN MELAKUKAN OMISSIEDELICT TERHADAP TERPIDANA KORUPSI

Penetapan status tersangka Pejabat Publik atas dugaan tindak
pidana korupsi menjadi pemberitaan media. Ada 2.375 PNS terpidana
korupsi yang belum diberhentikan dan masih menerima gaji dan
tunjangan, sehingga menyebabkan kerugian pada keuangan negara.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji perbuatan
Omissiedelict oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tersebut dapat
dikualifikasiakan sebagai tindak pidana korupsi dan mengetahui
pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap
perbuatan Omissidelict tersebut.Penelitian ini dilakukan menggunakan
metode penelitian hokum. Normatif, yaitu dengan melakukan studi
kepustakaan menggunakan Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum
Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa (1) Perbuatan omissiedelict oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian yang tidak memberhentikan ASN terpidana korupsi dapat
dikualifikasikan tindak pidana korupsi karena merugikan keuangan negara.
(2) Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap
perbuatan omissiedelict yang dilakukannya, yaitu dapat diberi sanksi
berupa teguran tertulis dan pembinaan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap
perbuatan omissiedelict yang dilakukannya, yaitu perbuatan dari Pejabat
Pembina Kepegawaian dapat dimintakan pertanggungjawaban
sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
Kata kunci : Omissiedelict, Pejabat Pembina Kepegawaian, Tindak Pidana
Korupsi