KEABSAHAN PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN PT.RISKI PUTRA BERSAUDARA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Dalam penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan PT. RPB
sudah jelas bahwa penetapan tersebut tidak sesuai, dikarenakan penetapan tidak
didasarkan pada hukum yang berlaku (rechtmatig/legalityprinciple) dan peraturan
perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik untuk
dapat diakui keabsahannya sebagai suatu keputusan. Masalah yang diangkat pada
penelitian ini adalah keabsahan penetapan dan pengendalian pemanfaatan ruang
dalam rangka penertiban Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan PT. RPB
ditinjau berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Tata Ruang
Wiayah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis
penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
empiris. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah seluruh instansi yang
terkait dalam upaya pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan PT.
RPB. Data dan sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi dokumentasi, dan
observasi. Pengolahan data dengan cara pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi,
dan sistematis data. Analisis data yang digunakan analisis yuridis kualitatif.
Dalam Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan PT. RPB terdapat
cacat keabsahan yaitu cacat prosedur. Upaya pengendalian pemanfaatan ruang
dalam penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan bahkan terkait proses
izin lingkungan belum dilaksanakan secara lengkap. Kesimpulan dari penelitian
ini adalah penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan cacat dan pengendalian
izin lingkungan belum dilaksanakan secara lengkap. Saran pada penelitian ini
adalah pemerintah diharapkan menentukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan
peraturan daerah terkait.
Kata Kunci : Keabsahan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan