PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KECAMATAN LEBONG ATAS KABUPATEN LEBONG

Penelitian ini bertujuan Untuk menjelaskan dan mengetahui Pelaksanaan
Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di
Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong dan Untuk menjelaskan dan
mengetahui Pemdes dapat merubah peruntukan Dana Desa untuk melakukan
kegiatan sesuai keinginan desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum empiris yaitu berupa penelitian diarahkan kepada studi terhadap hukum
sebagai law in action (hukum sebagai fakta), karena hukum berinteraksi dengan
pranata-pranata sosial. Selanjutnya Jenis pendekatan penelitian hukum ini
menggunakan metode pendekatan non dotrinal lalu mengumpulkan populasi dan
sampel melalui wawancara yang mendalam , lalu dianalisis menggunakan metode
yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan
menteri desa nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana
desa tahun 2018 dalam pemberdayaan masyarakat desa Di Kecamatan Lebong
Atas Kabupaten Lebong yakni : a) Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19
Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Lebong Atas Kabupaten
Lebong berupa Didalam Permendes Nomor 19 Tahun 2017 tentang penetapan
prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 telah dijelaskan secara jelas bahwa
penerapan anggaran untuk bidang pemberdayaan masyarakat di atur dengan
anggaran yang cukup besar namun pada faktanya dilapangan hanya diterapkan
dengan jumlah pembiayaan yang tidak sesuai oleh permendes tersebut. b) Apakah
Pemerintah Desa Dapat Merubah Peruntukan Dana Desa Untuk Melakukan
Kegiatan Sesuai Keinginan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di
Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong dengan Pemerintah desa sebenarnya
bisa membuat kegiatan sesuai keinginan desa dengan membuat berita acara
musyawarah desa walaupun menyimpang dari yang telah diatur. Dengan
dilakukannya musyawarah maka kegiatan itupun akan sesuai dengan Permendes