PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PENYALURAN BANTUAN PENERIMA RUMAH SUBDSIDI DI KOTA BENGKULU

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab
terjadinya ketidakpatuhan masyarakat dalam menerima bantuan perumahan
subsidi di Kota Bengkulu mengenai pelanggaran sanksi yang terjadi dalam
penerima bantuan subsidi di Kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini ialah metode penelitian hukum empiris, dalam penelitian ini
data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Kemudian data
dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara berpikir deduktif-induktif. Dari hasil
penelitian maka dapat disimpulkan: (1) Pelaksanaan dalam penegakan sanksi
adiminstrasi terhadap Kredit Pemilikan Rumah Bantuan Subsidi yang
berjumlah 157 (Seratus Lima Puluh Tujuh) nasabah dan memeliki unit
perumahan yang dikembangkan oleh 3 (Tiga) PT di Kota Bengkulu dari hasil
pengawasan yang dilakukan ditemukan 6 (Enam) nasabah yang melakukan
pelanggaran dalam pemnfaatan rumah subsidi. (2) Bahwa faktor penghambat
dalam penjatuan sanksi terhadap konsumen pihak bank mengalami kesulitan
karena tidak adanya konfirmasi dalam melakukan sidak atas pelanggaran
terhadap melakukan pemanfaatan rumah subsidi tersebut dengan kata lain,
dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan rumah
subsidi tidak adanya rekomendasi pihak PUPR kepada pihak Bank adanya
kurangnya terjalin pelaksanaan antara pihak pemerintah kepada pihak Bank
dan Surat Teguran sebagai Himbauan yang merupakan tindakan masyarakat
yang tidak memiliki mengetahui adanya sanksi tersebut dan tidak adanya
kepatuhan hukum.
Kata Kunci: Penegakan Sanksi, Pelanggaran, Rumah Subsidi.
xiii