PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA LELANG PADA LELANG DARING SEBAGAI METODE JUAL BELI BERBASIS WEBSITE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Lelang daring dalam penelitian ini bukan termasuk dalam golongan lelang
sebagaimana dalam Vendu Reglement, melainkan lelang daring sebagai metode
jual beli berbasis website. Lelang daring ini memiliki kelemahan yaitu seringnya
terjadi pelanggaran akan hak-hak konsumen, sehinga diperlukan perlindungan
hukum terhadap konsumen dalam transaksi lelang daring. Perlindungan hukum
terhadap peserta lelang daring sebagai konsumen diatur dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam skripsi ini
diangkat dua permasalahan yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap peserta
lelang pada lelang daring sebagai metode jual beli berbasis website dan
bagaimana penyelesaian sengketa antara peserta lelang dan pelaku usaha pada
lelang daring sebagai metode jual beli berbasis website ditinjau dari Undang�Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana data-datanya berasal
dari studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini
adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil
dari penelitian ini menyimpulkan bahwa secara yuridis Undang-Undang
Perlindungan Konsumen sudah melindungi konsumen lelang daring, namun pada
faktanya masih banyak konsumen lelang daring yang belum dilindungi. Peserta
lelang daring dapat menyelesaikan sengketa melalui litigasi dan non litigasi dan
juga dapat menyelesaikan sengketa secara online.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Peserta Lelang, Lelang daring.