Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Bengkulu”

Salah satu bentuk transaksi jual beli adalah e-commere di mana transaksi
jual beli tidak harus terjadi secara fisik, tetapi terjadi di dunia maya. Media sosial
instagram dijadikan sebagai aplikasi transaksi bisnis berupa jual beli. Disamping
banyaknya keuntungan dan manfaat yang dihadirkan, jual beli melalui instagram
tidak luput menimbulkan permasalahan. Menawarkan pelayanan jual beli praktis
pelaku usaha dan konsumen tidak perlu bertemu secara langsung untuk
melakukan transaksi jual beli. Hal ini menjadikan maraknya kasus wanprestasi
yang dilakukan pelaku usaha kepada konsumen. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan
kriteria wanprestasi yang terjadi di Kota Bengkulu seperti barang datang
terlambat, barang cacat, barang tidak sesuai dengan deskripsi, iklan yang
menyesatkan, barang tidak dipesankan, barang pesanan tidak sampai,bahkan
terdapat barang palsu. Penyelesaian sengketa para pihak apabila terjadi
wanprestasi terhadap barang yang disepakati di Kota Bengkulu melalui jalur
online dan offline serta melalui website siswaspk.kemendag.go.id. Upaya
perlindungan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota dan
Probinsi Bengkullu dalam perlindungan konsumen dengan cara sosialisasi dan
pengawasan berkala agar konsumen dan pelaku usaha memahami hak-hak dan
kewajiban. Belum adanya lembaga BPSK di Kota Bengkulu menjadi salah satu
sebab Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum terlaksana sebagaimana
mestinya.