PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL PAGAR DEWA DI KOTA BENGKULU

Tujuan penelitian yaitu; (1). untuk mengetahui dan mendeskripsikan penegakan hukum
tindak pidana pungutan liar retribusi pasar tradisional Pagar Dewa di Kota Bengkulu. (2).
Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan penegakan hukum tindak pidana
pungutan liar retribusi pasar tradisional Pagar Dewa di Kota Bengkulu. Jenis penelitian
adalah deskriptif, pendekatan penelitian hukum yang digunakan pendekatan hukum empiris.
Hasil penelitian penulis yaitu: (1). Penegakan hukum tindak pidana pungutan liar retribusi
pasar tradisional Pagar Dewa di Kota Bengkulu dilakukan dengan upaya Preventif dan
Represif. Untuk preventif yakni, dilakukan dengan cara memberikan pemahaman kepada
para pedagang pasar dan ASN tentang akibat tindak pidana pungli dan sanksi hukum pungli.
Dan mengawasi pelayanan lapak atau loss atau kios yang digunakan pedangan pasar sebagai
tempat berdagang. Untuk upaya cara represif yakni, setelah menerima laporan dari pedagang
pasar yang menjadi korban pungli oleh tersangka ASN, penyidik melakukan penyelidikan
dan penyidikan terhadap ASN yang melakukan Pungli di Pasar Pagar Dewa. Terhadap
pelaku pungutan liar dikenakan Pasal 12 huruf e dan Pasal 5 ayat (2)Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang�Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1)
KUHP. (2). Hambatan penegakan hukum tindak pidana pungutan liar retribusi pasar
tradisional Pagar Dewa di Kota Bengkulu yaitu: kurangnya kesadaran hukum Apartur Sipil
Negara untuk tidak melakukan pungli terhadap Pedagang, kurang berperannya lembaga
pengawasan pemerintah daerah atau inspektorat daerah untuk mengawasi lembaga
pemerintah daerah yang kerap melakukan pungutan liar, dan Para pedagang pasar tradisional
takut melaporkan perbuatan pelaku pungli yang dilakukan pelaku, belum ada peraturan yang
secara khusus mengatur tentang perbuatan tindak pidana pungutan liar.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pungutan Liar, Retribusi Pasar
Tradisional