TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN PEMANFAATAN TANAH WAKAF SETELAH BERLAKU UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 (Studi Kasus di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu)

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui perubahan pemanfaatan
tanah wakaf setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (2)
mengetahui proses perubahan pemanfaatan tanah setelah berlakunya Undang�Undang Nomor 41 Tahun 2004. Penelitian merupakan penelitian hukum empiris,
hasil penelitian bahwa (1) perubahan pemanfaatan tanah wakaf setelah berlakunya
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diperbolehkan, bila alasan-alasannya
telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa dalam hukum Islam
diadakannya pembenaran peruntukkan atau pengalihan tanah wakaf dengan syarat
bahwa mempunyai manfaat yang jauh lebih baik demi kemaslahatan umat atau
kepentingan umum. Kasus perubahan pemanfaatan tanah wakaf di Kelurahan
Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sebelumnya
pemanfaatan berupa Yayasan Sekolah menjadi masjid tidak menyalahi aturan
hukum Islam dan undang-undang perwakafan di Indonesia, terbukti fungsinya
dirubah supaya lebih bermanfaat dan berguna bagi masyarakat dan lebih
memberikan pahala bagi wakif. (2) Proses perubahan pemanfaatan tanah wakaf
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu dengan cara
nazir melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) mendaftarkan kembali
kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas tanah wakaf
yang diubah peruntukannya dapat memberikan manfaat yang lebih baik untuk
kemaslahatan umat dan kepentingan umum.