IMPLEMENTASI POS PELAYANAN HUKUM DAN PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT DI KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU

Pos Pelayanan Hukum merupakan tempat atau sarana dimana masyarakat dapat
menerima informasi tentang hukum dan tentang peraturan per undang-undangan yang
berlaku dalam menegakkan hukum serta peraturan yang ada di masyarakat. Penelitian
ini difokuskan pada persoalan fungsi Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara
yang memberikan layanan hukum seperti pendapat hukum maupun bantuan hukum
kepada masyarakat. Selain itu Jaksa Pengacara Negara juga dapat menerima
Pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat
yang berada di lingkungan Kejaksaan Tinggi bengkulu dan pengaduan tindak pidana
maupun tindak pidana korupsi. Implementasi Pos Pelayanan Hukum dan Pengaduan
Masyarakat di Kejaksaan Tinggi Bengkulu menggunakan metode penelitian hukum
empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya yang dilakukan Oleh Jaksa
Pengacara Negara dalam memberikan pelayanan hukum serta menerima pengaduan
masyarakat di Kejaksaan Tinggi Bengkulu adalah dengan melakukan kegiatan dialog
interkatif “JAKSA MENYAPA dan JAKSA SAHABAT MASYARAKAT di RRI
Bengkulu, melakukan Penyuluhan Hukum dengan Program “JAKSA MASUK
SEKOLAH”. Upaya ini menyebabkan masyarakat memahami bahwa Kejaksaan
selain melakukan penuntutan, Kejaksaan juga dapat memberikan pelayanan hukum
serta memberikan bantuan hukum diluar pengadilan. Proses Bantuan hukum,
Pendampingan Hukum dan Pendapat Hukum dapat diberikan kepada instansi
pemerintah maupun BUMN yang mengajukan permohonan pendapat hukum, bantuan
hukum dan pendampingan hukum. Sehingga Jaksa selaku Pengacara Negara
bertindak secara khusus baik diluar maupun didalam pengadilan untuk menyelesaikan
permohonan yang dimintakan.
Kata kunci : pos pelayanan hukum dan penerimaan pengaduan