TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENDAPAN DANA DAERAH OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA

Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa Keuangan daerah
dikelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang-rundangan, efektif ,efisien,
ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas
keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Dalam Undang-Undang
Pemerintah Daerah diatur bahwa APBD itu memiliki Fungsi otorisasi,fungsi
perencanaan,fungsi pengawasanan, fungsi Alokasi, fungsi ditribusi, fungsi
stabilisasi. Namun yang terjadi di daerah adalah dimana pengelolaan daerah kerap
kali tidak sejalan dengan peraturan Perundang-Undangan. Pemerintah daerah
tidak menjalankan fungsi pengelolaan APBD dengan baik dalam hal ini adalah
melakukan pengendapan dana di Bank daerah yang tentunya menghambat
pertumbuhan ekonomi di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa
faktor-faktor yang menyebabkan pemerintah daerah melakukan pengendapan
Dana Daerah dan apa solusi terhadap pengendapan Dana Daerah tersebut. Jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian
ini,hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan
perundang-undangan (law in book) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah
atau norma yang merupakan parokan perilaku manusia yang dianggap pantas.
Pendekatan penelitian ini menggunakan dua pendekatan penelitian, yaitu
pendekatan Undang-Undang (statute approach )dan pendekatan yuridis-kualitatif.
Adapun faktor faktor pemerintah daerah melakukan pengendapan dana Daerah
adalah (1)Faktor Normatif,(2)Penentuan Program Pembangunan Daerah.
Disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah belum
dilaksanakan dengan sesuai peraturan Perundang-Undangan