AKIBAT HUKUM KEPAILITAN TERHADAP HAK PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang akibat hukum
putusan kepailitan terhadap hak penyewa atas objek perjanjian sewa menyewa
yang dimasukkan sebagai harta pailit dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan
oleh penyewa terhadap objek perjanjian sewa menyewa yang dimasukkan sebagai
harta pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jenis penelitian ini
adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama,
akibat hukum putusan pailit terhadap hak penyewa atas objek sewa yang
dimasukan menjadi harta pailit tidak menghilangkan hak penyewa selama jangka
waktu perjanjian sewa menyewa belum berakhir. Kedua, upaya hukum yang dapat
dilakukan oleh penyewa jika perjanjian sewa menyewa dibatalkan maka penyewa
dapat mengajukan upaya hukum yang tidak diatur dalam UUKPKPU yaitu
perlawanan sebagai pihak ketiga (derden verzet) dan upaya hukum yang diatur
dalam UUKPKPU yaitu kasasi dan peninjauan kembali karena dalam kepailitan
tidak dikenal istilah banding.
Kata Kunci : Sewa menyewa dalam kepailitan, pihak ketiga dalam
kepailitan.