KETERBATASAN KEWENANGAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN KEPAHIANG”

Tindak pidana illegal logging yang terjadi di Kabupaten Kepahiang terus
meningkat setiap tahunnya, Polisi Kehutanan sebagai aparatur negara yang
bertanggung jawab dalam pengawasan dan perlindungan hutan belum dapat
melakukan kinerja yang optimal dikarenakan terbatasnya kewenangan yang
diberikan oleh Undang-undang. Keterbatasan ini mulai dari proses penangkapan
hingga pelimpahan berkas kepada penuntut umum yang mengharuskan Polisi
Kehutanan untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan Penyidik Kepolisian dan
pelimpahan berkas harus diserahkan melalui Penyidik Kepolisian. Terbatasnya
wewenang Polisi Kehutanan dalam penyelesaian tindak pidana illegal logging
menyebabkan peran Polisi Kehutanan tidak maksimal dalam penegakan hukum di
bidang kehutanan. dimana dalam prakteknya di lapangan ditemukan bahwa
koordinasi tidak berjalan dengan baik dan terdapat perbedaan kepentingan antara
Polisi Kehutanan dan Penyidik Kepolisian terutama dalam melakukan penyidikan
tindak pidana illegal logging, terdapat perkara yang diselesaikan oleh Penyidik
Kepolisian tanpa melibatkan Polisi Kehutanan. Tujuan penelitian ini adalah, untuk
mengetahui Peran Polisi Kehutanan berkaitan dengan terbatasnya kewenangan
dalam penyelesaian tindak pidana illegal logging di Kabupaten Kepahiang dan
upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran Polisi Kehutanan dalam
penyelesaian tindak pidana illegal logging. Pendekatan masalah dalam penulisan
ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis penelitian adalah
penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, sedangkan metode
pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Hasil
dari penelitian ini secara garis besar yaitu, Peran Polisi Kehutanan dalam
penyelesaian tindak pidana illegal logging di Kabupaten Kepahiang belum
maksimal. karena mengalami berbagai kendala dari mulai kurangnya sarana dan
prasarana, kesadaran masyarakat, dan terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh
Polisi Kehutanan sehingga penyelesaian tindak pidana illegal logging menjadi
tidak maksimal dan lebih banyak di selesaikan sendiri oleh Kepolisian Resor
Kepahiang.
Kata kunci : Kewenangan, Peran, Polisi Kehutanan, Illegal Logging