PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, DANA PERIMBANGAN, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu
hasil kerja di bidang keuangan daerah yang dilakukan dengan pengukuran
menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan pada penelitian ini
adalah rasio desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio kemandirian
daerah. Penelitian ini menggunakan variabel independen Pendapatan Asli Daerah,
Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Ukuran Pemerintah Daerah. Pendapatan
asli daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi
daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran
untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu
periode akuntansi. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN
yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Ukuran pemerintah daerah adalah besar atau kecilnya
pemerintah daerah yang dapat diukur menggunakan total aset pemerintah daerah.
Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu
hasil kerja di bidang keuangan daerah yang dilakukan dengan pengukuran
menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan pada penelitian ini
adalah rasio desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio kemandirian
daerah. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan untuk mengukur usaha sebuah
organisasi atau instansi guna melihat sejauh mana kesesuaian antara pelaksanaan
aktivitas dengan aturan-aturan yang berlaku dalam hal keuangan. Berdasarkan
dengan data Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu
yang kemudian diolah di dalam Laporan Perekonomian Provinsi Bengkulu
Triwulan I tahun 2022, menunjukkan bahwa pada kinerja keuangan terjadi
peningkatan realisasi anggaran untuk PAD dan dana perimbangan, sedangkan
untuk belanja modal terjadi penurunan. Ukuran pemerintah diukur untuk
mengetahui apakah besar kecilnya suatu pemerintah daerah yang dilihat melalui
total aset akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.