ANALISA YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MENGHENTIKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG MEMENUHI RUMUSAN PASAL 44 AYAT (1) KUHP

Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan
merupakan suatu hal berbeda dengan seseorang dalam kondisi jiwa yang normal.
Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) KUHP menyatakan bahwa kewenangan yang
memutus seseorang yang mengalami gangguan jiwa untuk dimasukkan ke rumah
sakit jiwa hanya terdapat pada hakim dan berlaku bagi Mahkamah agung ,
pengadilan tinggi, dan Pengadilan Negeri. Kewenangan tersebut secara jelas tidak
dapat diganggu gugat dan tidak dimiliki oleh pihak kepolisian sebagai penyidik,
sehingga penyidik tidak dapat menghentikan perkara terhadap orang yang
mengalami gangguan kejiwaan.
Hal tersebut dikarenakan orang yang mengalami sakit jiwa sebenarnya tengah
mengalami gangguan mental. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami serta
menganalisis ajaran penghapusan pidana dalam kaitannya dengan asas
pertanggungjawaban pidana. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif, dimana penelitian hukum normatif merupakan penelitian
perpustakaan (library research),berdasarkan data sekunder Hasil
penelitian menyebutkan bahwa Konsep ajaran penghapusan pidana dalam Pasal
44 Ayat (1) KUHP Ditinjau Dari Perbuatan Pidana terbagi menjadi dua konsep
yaitu 1)Konsep dengan mengedepankan proses peradilan; 2)Konsep dengan
mengedepankan asas tiada pidana tanpa kesalahan akan tetapi tetap memiliki
kepastian hukum dan lebih mengedepankan proses pidana yang sederhana, cepat
dan biaya ringan
Kata Kunci: Kejahatan, Ganguan Jiwa, Penghentian Perkara, Kepastian Hukum