PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DIPENGARUHI PORNOGRAFI DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI BENGKULU

Tindak pidana pencabulan terus berkembang hingga sekarang. Rata-rata yang
menjadi korban pencabulan adalah anak-anak. Tingginya kasus pencabulan ini
terjadi karena rendahnya pengawasan orang tua kepada anak-anaknya. Tujuan
penelitian adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan penegakan hukum
terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang di pengaruhi pornografi di
wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu, untuk mengetahui dan mendiskripsikan
hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan
yang di pengaruhi pornografi di wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu dan untuk
mengetahui dan mendiskripsikan kebijakan yang dilakukan aparat Penegak
Hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang maksimal terhadap pelaku
tindak pidana pencabulan yang di pengaruhi pornografi di wilayah Pengadilan
Negeri Bengkulu.Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris,
dengan menggunakan analisa kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa
Proses penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan yang dilatar belakangi oleh
faktor pornogerafi telah sesuai dengan teori penegakan hukum, dimana
penegakan hukum yang dilakukan kepolisian, kejaksaan dan Hakim telah sesuai
dengan aturannya dan faktor-faktor penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh
beberapa hal diantaranya a Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada
undang-undang saja; b. Faktor penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang
membentuk maupun menerapkan hukum. hambatan dalam Penegakan Hukum
bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang di pengaruhi pornografi di wilayah
Pengadilan Negeri Bengkulu baik di tingkat kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan
adalah sebagai berikut: 1)Hambatan yuridis, 2) Hambatan sosialogis.
Kebijakanyang dilakukan aparat penegak hukum dalam mewujudkan penegakan
hukum yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang
dipengaruhi pornografi di Wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu telah sesuai
dengan teori kebijakan dan telah melalui berbagai upaya maupun kebijakan salah
satunya upaya restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana
pencabulan yang dipengaruhi pornografi. Dimana
dalamhaltersebutsemuapihakdilibatkanbaikkepolisian, kejaksaandanpihak BAPAS
diberikan peranan untuk menyampaikan pertimbangan, berupa rekomendasi yang
dituliskan dalam penelitian kemasyarakatan (litmas) sebagai Litmas Diversi.
Litmas Diversi kemudian menjadi dasar bagi aparat penegak hukum lainnya
dalamhalini hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana yang
melibatkan anak.
Kata kunci:Penegakan Hukum, Pelaku Tindak Pidana Pencabulan, Pornografi, Pengadilan Negeri Bengkulu