Kajian Yuridis PeradilanIn Absentia Yang Di Tolak Oleh Majelis Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Bengkulu

Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang kajian yuridis peradilan In
Absentia yang ditolak oleh majelis hakim dalam perkara tindak pidana korupsi di
wilayah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Metode
penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif.
Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan
pendekatan konsep tual (conseptual approach). Analisis bahan hukum dilakukan
secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan Pertama, Ketentuan yuridis
tentang Peradilan In Absentia adalah Pasal 196 ayat (1) Undang – Undang Nomor
8 Tahun 1981 (KUHAP) Sebagai hukum beracara pidana di Indonesia Jo Pasal 12
Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Serta
Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang di perbarui Undang- Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidan
didalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No PERJA-039/A/JA/2010
tentang tata kelola administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana
khusus Pasal 1149. Kedua, perkara tindak pidana korupsi yang ditolak oleh
majelis hakim untuk disidangkan dengan peradilan in absentiasehingga tidak ada
kepastian hukum serta kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tersebut tidak
ter recovery. Ketiga, Kebijakan kedepan mengutamakan perampasan aset (asset
recovvery ) terhadap terdakwa yang melarikan diri sehingga perlu secepatnya
disahkan Undang – Undang perampasan aset.
Kata Kunci : Yuridis, Peradilan, In Absentia, Korupsi.