MEMAHAMI NIAT PENGGUNAAN E-GOVERNMENT SECARA BERKELANJUTAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF INTEGRASI MODEL UTAUT, LITERASI DIGITAL DAN INOVASI PRIBADI

Perkembangan teknologi informasi tidak saja telah meningkatkan efisiensi dan
efektivitas kinerja birokrasi, tetapi juga telah mendorong bergeraknya gerbong
transformasi digital yang mendasari terwujudnya tatanan digitalisasi pelayanan
publik pemerintah (e-government). Terlebih pasca terjadinya pandemi covid 19,
kebutuhan layanan publik digital semakin meningkat. Pembatasan layanan tatap
muka hampir seluruhnya dihentikan, namun guna tetap menjaga kinerja organisasi
dan pemenuhan kebutuhan masyarakat tetap terjaga, maka diterapkanlah layanan
digital pemerintah yang kesemuanya terangkum dalam konsepsi e-government.
Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan e-government di Indonesia tentu
menjadi salah satu permasalahan bagi pembangunan bangsa. Terlebih bahwa
berdasarkan data yang dirilis oleh UN E-government Knowledgebase tahun 2022,
nilai indeks E-government Development Indeks Indonesia masih tergolong rendah
yaitu 0,7160 atau berada di peringkat 77 dari 193 negara, dan menempatkan
Indonesia nomor empat di ASEAN di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand.
Kondisi ini akan terus menjadi permasalahan apabila pemerintah tidak mampu
menghadirkan terobosan strategis guna menindaklanjuti permasalahan tersebut.
Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami niat perilaku masyarakat dalam
menggunakan layanan e-government secara berkelanjutan di Indonesia dari
perspektif UTAUT, literasi digital dan inovasi pribadi. Penelitian ini menemukan
bahwa niat perilaku masyarakat untuk menggunakan layanan e-government di
Indonesia, ternyata secara siginifikan dipengaruhi oleh harapan kinerja
(performance expectancy), pengaruh sosial (social influence), literasi digital
(digital literacy) dan inovasi pribadi (personal innovativeness). Selanjutnya, niat
penggunaan e-government secara berkelanjutan (continuance intention to use e
government) di Indonesia signifikan dipengaruhi oleh kondisi memfasilitasi
(facilitating condition), literasi digital (digital literacy), inovasi pribadi (personal
innovativeness) dan niat perilaku (behavioral intention).
Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa semakin tinggi kepercayaan
masyarakat terhadap kinerja layanan, semakin memadainya kondisi yang
memfasilitasi dalam hal sarana dan prasarana teknologi informasi, semakin
v
kuatnya literasi digital yang diedukasikan kepada masyarakat dan semakin
kuatnya inovasi pribadi dikalangan masyarakat yang kemudian berpengaruh
terhadap tingginya niat menggunakan layanan e-government, maka akan
berdampak pada semakin tingginya niat untuk menggunakan layanan e
government secara secara terus menerus di Indonesia.
Harapan usaha ditemukan tidak berpengaruh siginifikan terhadap niat perilaku
penggunaan e-government di Indonesia. Untuk itu, hal yang perlu dilakukan
pemerintah selaku penyedia layanan e-government harus mampu melakukan
rekonstruksi upaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa layanan e-government
adalah layanan yang mudah untuk digunakan dan dioperasikan. Perlu adanya
penguatan sosialisasi teknis yang langsung dikemas dalam bentuk praktek
penggunaan aplikasi, yang hakikatnya dimaksudkan untuk menumbuh
kembangkan kepercayaan masyarakat bahwa e-government itu mudah digunakan.
Selain itu, pemerintah dihadapkan dengan kebutuhan memperkuat infrastruktur
TIK yang mampu menjangkau seluruh pelosok negeri, dalam rangka
meningkatkan kepercayaan masyarakat yang berimbas pada meningkatnya niat
adopsi e-government di Indonesai, maka pemerintah harus juga meningkatkan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi garda terdepan dalam
mengawal pelaksanaan e-government. Pemerintah perlu mempersiapkan SDM
mumpuni yang mempunyai kapasitas pengetahuan yang baik dalam hal manajerial
dan penguasaan TIK.
Guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan e-governemnet di Indonesia,
pemerintah harus mampu memperkuat kemitraan dengan seluruh stakeholder
terkait. Salah satunya adalah menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan
masyarakat agar e-government berjalan dengan efektif. Masyarakat dan pihak
swasta selain menjadi subyek pengguna layanan e-government yang rentan
berbalik sikap atas suatu hal yang diyakininya memberikan keuntungan dan
manfaat, juga bertindak sebagai stakeholder independen yang akan mengamati
dan mengawasi jalannya e-government