PERAN INTERNAL AUDIT DALAM PENCEGAHAN KECURANGAN PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BAGIAN SELATAN

Fraud atau praktik kecurangan merupakan salah satu dari berbagai permasalahan
yang terjadi dalam lingkungan organisasi. Fraud hingga saat ini merupakan salah satu
masalah yang fenomenal baik di negara berkembang maupun di negara maju. Fraud
adalah penyimpangan dan perbuatan hukum yang dilakukan secara sengaja, untuk
keuntungan pribadi atau kelompok secara langsung dan tidak langsung merugikan pihak
lain. Fraud merupakan fakta salah saji material yang dilakukan oleh ‘oknum atau
seseorang’ atau bahkah beberapa orang dengan tujuan untuk membohongi dan
mendapatkan keuntungan serta mengakibatkan kerugaian suatu organisasi (Iqbal, 2006;
Koesmana et al., 2007).
Kasus-kasus fraud tidak hanya terjadi pada bank-bank multinasional saja, namun
juga terjadi pada bank-bank milik pemerintah daerah. Seperti kasus pembobolan di tahun
2014 terjadi pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali yaitu Setelah dilakukan audit
internal, diketahui modus deposito fiktif hingga mencapai Rp. 1,7 miliar. Namun seluruh
deposito fiktif tersebut sudah dikembalikan oleh pelaku. Made Sudja menyebutkan
pelaku yang berinisial WS adalah karyawan Bank BPD Cabang Tabanan. WS merupakan
karyawan bagian marketing dan kredit Bank BPD Cabang Tabanan yang bekerja sejak
2001.
Tidak ada organisasi perbankan yang terbebas dari kecurangan (Fraud), karena
pada dasarnya permasalahan ini bermuara pada masalah manusia. Apapun aturan dan
prosedur yang diciptakan sangat dipengaruhi oleh manusia yang memegang kuasa untuk
menjalankannya, arena tidak semua orang jujur dan berintegrasi tinggi. Skousen et al
(2009), terdapat tiga kondisi yang selalu hadir dalam tindakan Fraud yaitu pressure,
opportunity dan realization yang disebut Fraud triangle. Ketiga kondisi tersebut
merupakan faktor risiko munculnya kecurangan dalam berbagai situasi, oleh karenanya
Standar Profesi Audit Internal (2012) menyatakan bahwa auditor internal harus memiliki
pengetahuan yang memadahi untuk dapat mengenali, meneliti, dan mengguji adanya
indikasi kecurangan. Pada umumnya Fraud berupa pencurian (theft), penyembunyian
(concealment), dan pengalihan (conversion) barang curian ke dalam bentuk lain, hal ini
sering disebut sebagai unsur fraud. Semua kasus kecurangan (fraud) tidak dengan mudah
teridentifikasi dan diselesaikan dengan sedini mungkin. Hal ini menyebabkan turunnya
kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan
untuk menguji peran audit internal dalam pencegahan kecurangan (Fraud) pada Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Bagian Selatan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil
penyebaran kuesioner kepada auditor internal di Bank Pembangunan Daerah Sumatera
viii
Bagian Selatan. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 130 orang. Metode
analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis partial least square (PLS).
Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik adalah: (1) Independensi berpengaruh positif
dan signifikan terhadap upaya pencegahan fraud oleh auditor internal pada Bank
Pembangunan Daerah di wilayah Sumatera Bagian Selatan. Hal ini berarti bahwa makin
tinggi independensi auditor internal menjalankan peran pengawasan dan audit, maka
berdampak pada berhasilnya upaya pencegahan fraud yang dilakukan; (2) Kemampuan
profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya pencegahan fraud oleh
auditor internal pada Bank Pembangunan Daerah di wilayah Sumatera Bagian Selatan.
Hal ini berarti bahwa makin profesional auditor internal menjalankan peran pengawasan
dan audit, maka berdampak pada berhasilnya upaya pencegahan fraud yang dilakukan;
(3) Lingkup tugas audit (tanggungjawab dan kewenangan audit) berpengaruh positif dan
signifikan terhadap upaya pencegahan fraud oleh auditor internal pada Bank
Pembangunan Daerah di wilayah Sumatera Bagian Selatan. Hal ini berarti bahwa makin
bertanggungjawab dan berwenang auditor internal menjalankan peran pengawasan dan
audit, maka berdampak pada berhasilnya upaya pencegahan fraud yang dilakukan; (4)
Pelaksanaan kegiatan audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya
pencegahan fraud oleh auditor internal pada Bank Pembangunan Daerah di wilayah
Sumatera Bagian Selatan. Hal ini berarti bahwa makin serius/berkomitmen auditor
internal menjalankan peran pengawasan dan audit, maka berdampak pada berhasilnya
upaya pencegahan fraud yang dilakukan; (5) Pemanfaatan teknologi informasi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya pencegahan fraud oleh auditor internal
pada Bank Pembangunan Daerah di wilayah Sumatera Bagian Selatan. Hal ini berarti
bahwa makin bermanfaat teknologi informasi yang digunakan auditor internal dalam
menjalankan peran pengawasan dan audit, maka berdampak pada berhasilnya upaya
pencegahan fraud yang dilakukan; dan (6) Pemanfaatan teknologi tidak memiliki peran
signifikan dalam mempengaruhi dan/atau memodifikasi pengaruh variabel independensi,
kemampuan profesional, lingkup tugas audit (tanggungjawab dan kewenangan audit) dan
pelaksanaan audit pada upaya pengecehan fraud yang dilakukan oleh auditor internal
pada Bank Pembangunan Daerah di wilayah Sumatera Bagian Selatan. Kondisi ini terjadi
karena variabel pemanfaatan teknologi yang diperoleh dari temuan penelitian ini
dikarenakan variabel pemanfaatan teknologi merupakan variabel maintenance yang
memiliki pengaruh langsung dalam memperlancar kegiatan pengawasan yang dilakukan
oleh audit internal unit organisasi. Interaksi antara pemanfaatan teknologi dengan
variabel lainnya (independensi, kemampuan profesional, tanggungjawab audit dan
pelaksanaan kegiatan audit) tidak terjadi secara signifikan, sehingga pemanfaatan
teknologi lebih tepat menjadi variabel predictor seperti halnya variabel independen
lainnya.
Dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, saran konstruktif yang dapat
diberikan terkait dengan upaya pencegahan fraud adalah memaksimalkan keberadaan
auditor internal di dalam organisasi, mulai dari maksimalisasi tugas, fungsi dan
kewenangannya. Upaya tersebut dapat tercapai jika: (1) Auditor internal mampu bersifat
independensi dalam menjalankan tugas. Hal ini berarti auditor internal harus mandiri dan
terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa; (2) Auditor internal meningkatkan
kemampuan profesionalnya. Audit internal harus dilaksanakan secara ahli dan dengan
ix
ketelitian profesional; (3) Auditor internal harus memiliki tugas, tanggungjawab dan
kewenangan yang jelas. Auditor internal harus diperankan sebagaimana tugas, peran dan
fungsinya secara baik dan didukung dengan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi
dan (4) Meningkatkan komitmen dalam melaksankana kegiatan audit. Auditor diberikan
keleluasaan dalam menjalankan pemeriksaan meliputi perencanaan pemeriksaan,
pengujian dan pengevaluasian informasi, penyimpanaan hasil pemeriksaan, dan
menindaklanjuti hasil pemeriksaan.