Analisis Yuridis Kontradiksi Pengaturan Keuangan Dan Aset Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis
dampak dari kontradiksi pengaturan status keuangan dan asset negara yang ada
di Perseroan Terbatas (PT) dibawah BUMN. Dalam menganalisis
permasalahan, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yang dilakukan
peneliti untuk melihat bagaimana dampak kontradiksi peraturan perundang- undangan terhadap status keuangan dan aset Negara yang ada di BUMN, serta
jaminan hukum bagi individu dan pengurus Badan Usaha Milik Negara
(BUMN/D) dari asas kepastian hukum. Apabila kita perhatikan dan cermati
Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun
2003 tentang BUMN maka terjadi benturan kepentingan, di satu sisi kekayaan
BUMN terpisah dari kekayaan Negara disisi lain masuk dalam kekayaan
negara sehingga setiap kerugian yang dialami merupakan kerugian Negara.
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa dampak kontradiksi ini
menimbulkan ketidak pastian hukum serta kurangnya perlindungan terhadap
para pengurus BUMN, adanya tindakan kesewenang-wenanagan dalam
menafsirkan terhadap kerugian yang timbul, dimana setiap kerugian dianggap
sebagai bentuk kerugian Negara, tidak ada pemisah secara jelas antara hukum
perdata, pidana dan administrasi Negara, sehingga dalam penegakan hukumnya
lebih condong kepada hukum pidana atau korupsi. Hal ini munculnya
kekhwatiran jajaran Direksi BUMN dalam mengambil suatu keputusan bisnis
karena tidak dapat membebaskan mereka dan Direksi BUMN dari ancaman
pidana apabila terjadi kerugian. Hasil penelitian menunjukan bahwa
kontradiksi peraturan perundang-undangan terhadap status keuangan dan aset
negara pada BUMN ditinjau dari teori kepastian hukum menimbulkan
beberapa akibat diantaranya: 1) Menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap
status keuangan dan asset Negara yang ada di BUMN ; 2) Membuat suatu
kerancuan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan
kegiatan bisnis BUMN. 3). Mengakibatkan kesalah pahaman dalam pengertian
kekayaan negara yang termasuk dalam keuangan Negara di BUMN sehingga
tuduhan tindak pidana korupsi juga mengancam Direksi BUMN. Dampak
kontradiksi peraturan perundang-undangan terhadap jaminan hukum bagi
individu dan pengurus Badan Usaha Milik Negara (BUMN/D) dalam
mengelola BUMN sebagai berikut: 1) Kurangnya perlindungan terhadap para
pengurus dan Direksi BUMN; 2) Adanya tindakan kesewenang-wenanagan
dalam menafsirkan terhadap kerugian yang timbul, dimana setiap kerugian
dianggap sebagai bentuk merugikan Negara.
Kata Kunci: Kontradiksi, Status Keuangan Dan Aset Negara, Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), Asas Kepastian Hukum