TANGGUNG JAWAB MASKAPAI BAGI PENUMPANG TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN PESAWAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Jasa penerbangan memiliki keunggulan dari jasa mode lainnya, seperti kecepatan
sangat tinggi dan dapat digunakan secara fleksibel. Dalam hal terjadi
keterlambatan atau penundaan dalam pengangkutan karena kesalahan pengangkut,
perusahaan angkutan udara wajib memberikan pelayanan yang layak kepada
penumpang atau memberikan ganti kerugian yang secara nyata dialami oleh
penumpang atau pemilik barang. Tujuan penulis yaitu : (1) untuk memahami dan
mengkaji pertanggungjawaban maskapai penerbangan terhadap penumpang
pesawat udara yang mengalami keterlambatan pesawat ditinjau dari dari Undang�Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (2) untuk mengetahui upaya
hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang apabila maskapai yang
bersangkutan tidak memberikan ganti kerugian. Metode yang dipakai dalam
penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan
pengumpulan data secara penelusuran kepustakaan (library research) untuk
memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum
tersier, kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil
penelitian penulis yaitu : (1) Tanggung Jawab maskapai penerbangan terhadap
penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan diatur dalam Undang�Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut
Angkutan Udara dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015
tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (delay management). Perusahaan
maskapai penerbangan bertanggung jawab atas informasi yang jelas, adanya
pelayanan petugas maskapai penerbangan, adanya kompensasi yang diberikan
hingga ganti rugi dan juga hak-hak konsumen lainnya sesuai peraturan hukum
yang ada. (2) Upaya hokum yang dpat dilakukan oleh penumpang selaku
konsumen apabila jika hal tersebut tidak diberikan oleh perusahaan maskapai
penerbangan, penumpang berhak untuk menuntut perusahaan maskapai
penerbangan dengan menyelesaikannya melalui badan penyelesaian sengketa
konsumen (BPSK) atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan
konsumen.
Kata Kunci : Tangung Jawab, Keterlambatan, Penerbangan, Ganti Rugi, Upaya
Hukum