AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) YANG OBJEKNYA DIBEBANKAN OLEH BUKAN PEMILIK (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1138/K/Pdt/2012)

VIKE, DIANTI PUTRI and Emilia, Kontesa and Slamet, Muljono (2019) AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) YANG OBJEKNYA DIBEBANKAN OLEH BUKAN PEMILIK (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1138/K/Pdt/2012). Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) TESIS VIKE DIANTI PUTRI.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (8MB)

Abstract

Hak Tanggungan sebagai salah satu jaminan atas hutang sering kali disalahgunakan oleh debitur sebagai pemberi Hak Tanggungan dengan menyerahkan objek jaminan Hak Tanggungan yang bukan miliknya atau yang diperolehnya secara melawan hukum sehingga pengikatan jaminan Hak Tanggungan yang dibuat oleh bank dengan debitur dibatalkan oleh pengadilan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang objeknya dibebankan oleh bukan pemilik, dan apakah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1138 K/Pdt/2012 telah memenuhi prinsip keadilan. Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan literature yang relevan dengan penelitian. Dari hasil penelitian diketahui bahwa akibat hukum pembatalan APHT oleh pengadilan yang objeknya dibebankan oleh bukan pemilik menyebabkan APHT tersebut batal demi hukum sehingga akta tersebut dianggap tidak pernah ada. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1138 K/Pdt/2012 terhadap pembatalan APHT yang objeknya dibebankan oleh bukan pemilik telah memenuhi prinsip keadilan karena majelis hakim telah memberikan apa yang menjadi hak Penggugat dan menerapkan kesesuaian antara peraturan yang ada dengan putusan hakim, akan tetapi permohonan ganti kerugian materiil yang di derita Penggugat tidak dikabulkan oleh majelis hakim, hal ini majelis hakim belum memenuhi prinsip keadilan dengan mempertimbangkan asas kepatutan. Kata Kunci : Akibat Hukum, Pembatalan APHT oleh Pengadilan, Debitur Tidak Berwenang

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Postgraduate Program > Magister Hukum
Depositing User:	Irma Rohayu, S.IPust
Date Deposited:	05 Sep 2024 04:12
Last Modified:	05 Sep 2024 04:12
URI:	http://repository.unib.ac.id/id/eprint/21189

Actions (login required)

View Item