AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) YANG OBJEKNYA DIBEBANKAN OLEH BUKAN PEMILIK (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1138/K/Pdt/2012)

Hak Tanggungan sebagai salah satu jaminan atas hutang sering kali
disalahgunakan oleh debitur sebagai pemberi Hak Tanggungan dengan
menyerahkan objek jaminan Hak Tanggungan yang bukan miliknya atau yang
diperolehnya secara melawan hukum sehingga pengikatan jaminan Hak
Tanggungan yang dibuat oleh bank dengan debitur dibatalkan oleh pengadilan.
Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat
hukum pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang objeknya
dibebankan oleh bukan pemilik, dan apakah Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 1138 K/Pdt/2012 telah memenuhi prinsip keadilan. Jenis penelitian
tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis,
dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan literature yang relevan dengan penelitian.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa akibat hukum pembatalan APHT oleh
pengadilan yang objeknya dibebankan oleh bukan pemilik menyebabkan APHT
tersebut batal demi hukum sehingga akta tersebut dianggap tidak pernah ada.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1138 K/Pdt/2012 terhadap
pembatalan APHT yang objeknya dibebankan oleh bukan pemilik telah
memenuhi prinsip keadilan karena majelis hakim telah memberikan apa yang
menjadi hak Penggugat dan menerapkan kesesuaian antara peraturan yang ada
dengan putusan hakim, akan tetapi permohonan ganti kerugian materiil yang di
derita Penggugat tidak dikabulkan oleh majelis hakim, hal ini majelis hakim
belum memenuhi prinsip keadilan dengan mempertimbangkan asas kepatutan.
Kata Kunci : Akibat Hukum, Pembatalan APHT oleh Pengadilan, Debitur
Tidak Berwenang