KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MK NO. 33/PUU- XIV/2016 TENTANG UJI MATERI PASAL 263 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Indonesia adalah negara hukum yang salah satu cirinya menjamin hak
asasi manusia, dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menjamin setiap orang untuk
diperlakukan sama di depan hukum. Pada tanggal 12 Mei 2016 MK melalui
putusan No. 33/ PUU-XIV/ 2016 menerima permohonan Anna Boentaran dan
menyatakan bahwa Pasal 263 ayat (1) tidak dapat ditafsirkan selain apa yang
tertulis dalam bunyi pasal, hal ini menyebabkan hak korban yang diwakili oleh
JPU dalam mengajukan PK menjadi hilang dan ini menyebabkan ketidakadilan
dipihak korban karena tidak diberi hak yang sama dengan pelaku. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mensinkronisasikanmengenai hak terpidana untuk
mengajukan PK dalam putusan MK No. 33/ PUU-XIV/ 2016 Pasal 263 ayat (1)
KUHAP dan terhadap tujuan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan undang-undang dengan menelaah putusan tersebut terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan kasus dengan melihat
kasus yang pernah terjadi yaitu PK melalui JPU dan pendekatan historis yaitu
sejarah diberikannya hak PK kepada JPU, bahan hukum terdiri atas bahan hukum
primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan
hukum sekunder berupa buku dan jurnal serta bahan hukum tersier berupa kamus
Bahasa Indonesia, teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen,
pengolahan data menggunakan editing data dan penelitian ini menggunakan
analisis kualitatif. Hasil penelitian penulis yaitu : (1). Sinkronisasi mengenai hak
terpidana dalam mengajukan PK dalam putusan MK No. 33/ PUU-XIV/ 2016
terhadap Pasal 263 ayat (1) KUHAP, (2). Putusan MK No. 33/ PUU-XIV/ 2016
ditinjau dari tujuan hukum (kepastian, keadilan, kemanfaatan), dari hasil
penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa : (1) Terjadi pertentangan antara
putusan MK dengan KUHAP, (2) Putusan MK No. 33/ PUU-XIV/ 2016 telah
tepat jika dilihat dari kepastian hukum, namun dalam hal tujuan hukum lainnya
(Kemanfaatan dan Keadilan) tidak tercapai.
Kata Kunci : Kajian Yuridis, Peninjauan Kembali, Putusan MK