PENERAPAN PENGETAHUAN HAKIM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA (Suatu Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 416 K/TUN/2014)

Bahwa tujuan Peradilan Tata Usaha Negara adalah menemukan
kebenaran materiil berdasarkan pembuktian bebas yang terbatas.
Pembatasan tersebut dibatasi oleh alat-alat bukti yang telah ditentukan
undang-undang. Pengetahuan hakim adalah alat bukti. Dalam Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 416 K/TUN/2014 yang
menerapkan pengetahuan hakim menjadi alat bukti untuk memutus dan
menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Penerapan pengetahuan
hakim tersebut berdasarkan petunjuk-petunjuk dan pengakuan penggugat
bahwa benar telah terjadi pelanggaran disiplin. Pengetahuan hakim
sebagai wujud dari kebebasan hakim dalam menemukan kebenaran
materiil sehingga hakim harus aktif. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui kedudukan pengetahuan hakim menjadi alat bukti dan
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 416 K/TUN/2014
perihal adanya pertentangan dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 juncto Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1986. Metode penelitian yang
digunakan dalam menjawab masalah diatas adalah penelitian normatif
dengan pendekatan kasus. Analisis yang digunakan adalah yuridis
kualitatif. Hasil penelitian bahwa penerapan pengetahuan hakim menjadi
alat bukti adalah bukti yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi penilaian
kekuatan buktinya sama dengan bukti-bukti lainnya.
Kata kunci: Pembuktian bebas, Pengetahuan Hakim.