PENERAPAN HAK TERSANGKA MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI POLRES BENGKULU

Bantuan hukum mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem
peradilan pidana di setiap negara termasuk di Indonesia. Guna kepentingan
pembelaan dan mengindari perlakuan sewenang-wenang penyidik maka tersangka
berhak untuk mendapatkan bantuan hukum pada saat menjalani proses
pemeriksaan pada tahap penyidikan di kepolisian. Bantuan hukum merupakan
bagian dari profesi advokat sebagai upaya pembelaan hak tersangka, terutama
tersangka yang tidak mampu baik dari segi ekonomi maupun dari segi
pengetahuan hukum, yang sering dijadikan objek pemeriksaan oleh penyidik dan
mendapat perlakuan yang tidak adil. Tujuan skripsi ini untuk mendeskripsikan
penerapan hak tersangka mendapatkan bantuan hukum dalam perspektif hak asasi
manusia di Polres Bengkulu, mengetahui hambatan dalam penerapan hak
tersangka mendapatkan bantuan hukum dalam perspektif hak asasi manusia di
Polres Bengkulu dan untuk mengetahui manfaat adanya bantuan hukum bagi
tersangka dan bagi penyidik di Polres Bengkulu. Metode penelitian yaitu
pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian hukum empiris. Sampel
menggunakan metode purposive sampling dan quota sampling. Data dan sumber
data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data digunakan
teknik wawancara terstruktur. Pengolahan data dilakukan dengan editing data dan
coding data. Analisis data digunakan analisis kualitatif dengan cara berpikir
deduktif dan induktif. Penerapan hak tersangka mendapat bantuan hukum dalam
perepsektif hak asasi manusia di Polres Bengkulu dari data tahun 2013-2015
disimpulkan bahwa jumlah presentase yang tidak didampingi oleh advokat adalah
tahun 2013 sekitar 65,4%, tahun 2014 sekitar 52,6% dan tahun 2015 sekitar
61,5%, maka penerapan hak tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum masih
belum maksimal dan masih banyak pelanggaran hak asasi tersangka yang
dilakukan dalam tahap penyidikan di Polres Bengkulu. Hambatannya adalah
kurangnya anggaran yang disediakan untuk bantuan hukum, kurangnya
pemahaman tersangka mengenai bantun hukum, penyidik yang kurang
professional, mekanisme yang sulit dalam memenuhi syarat-syarat mendapat
bantuan hukum secara cuma-cuma. Manfaat dengan adanya bantuan hukum bagi
tersangka untuk melindungi hak-hak tersangka, bagi penyidik keberadaan bantuan
hukum dalam proses penyidikan menjadikan proses pemeriksaan menjadi
terhambat dan sulit mendapatkan keterangan dari tersangka.
Kata kunci : Bantuan Hukum, Hak Tersangka, Penerapan, Hak Asasi
Manusia