PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH DENGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU TENGAH DALAM HAL PELAYANAN TERPADU KEPEMILIKAN STATUS HUKUM PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan
perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
dengan Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah dalam hal pelayanan
terpadu kepemilikan status hukum perkawinan bagi masyarakat Kabupaten
Bengkulu Tengah dan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pendaftaran
calon peserta pengesahan pernikahan masal dalam pelayanan terpadu kepemilikan
status hukum perkawinan bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana data�datanya berasal dari data lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu pendekatan hukum deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa
bentuk kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan
Pengadilan Agama dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu
Tengah tentang Pelayanan Terpadu Kepemilikan Status Hukum Perkawinan Bagi
Masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah, dibuat secara tertulis di dalam sebuah
nota kesepahaman yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor:
27/B2/M.O.U/2015, Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor :
W7.A3/IB09/HK.05/12/2015 dan Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu
Tengah Nomor : Kd.07.1011014/PW.0114438/2015. Bahwa prosedur pendaftaran
calon peserta pengesahan pernikahan masal dalam pelayanan terpadu kepemilikan
status hukum perkawinan bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah telah
dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, masyakat tidak
mampu hanya mempersiapkan diri untuk mengikuti pengesahan perkawinan.
Akibat hukum dari pengesahan perkawinan secara massal terhadap status anak
ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya
secara implisit di pahami di dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) bahwa anak di luar
nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, ini
berarti anak tersebut tidak mendapatkan hak dan kewajiban dari bapak
biologisnya. maka status anak tersebut akan menjadi kuat status hukumnya,
karena anak tersebut telah diakui secara sah menurut Undang-Undang
Perkawinan.
Kata kunci : Perjanjian Kerjasama, Pemerintah Daerah