PELAKSANAAN PRINSIP ACTIO PAULIANA OLEH KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES PENYELESAIAN KEPAILITAN

Actio Pauliana merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang
kepada kreditor separatis, yang digunakan oleh kreditor separatis pada saat debitor
pailit melakukan perbuatan hukum yang dianggap merugikan kreditor separatis
dan perbuatan hukum tersebut tidak wajib untuk dilakukan. Ketentuan Actio
Pauliana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini bertujuan
untuk menjelaskan tentang bagaimanakah pelaksanaan Actio Pauliana dalam
proses kepailitan dan apakah akibat hukum pelanggaran prinsip Actio Pauliana
terhadap debitor dalam proses kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dengan
pendekatan undang-undang (statute approach). Sumber penelitian berupa bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode
pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara
penelusuran kepustakaan. Metode pengolahan bahan hukum dilakukan dengan
menyusun secara sistematis, logis dan rasional dari bahan hukum yang diperoleh.
Metode analisis yang digunakan yaitu analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian
yang didapat menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip Actio Pauliana dilakukan
dengan mengajukan gugatan Actio Pauliana ke Pengadilan Niaga, dan akibat
hukum pelaksanaan prinsip Actio Pauliana yaitu perbuatan yang telah dilakukan
debitor harus dibatalkan dan harta kekayaan debitor pailit harus dikembalikan
menjadi boedel pailit.
Kata Kunci : Actio Pauliana, Kreditor Separatis.