PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN KEPAHIANG

Penelitian tentang pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
terhadap penggunaan dana desa di Desa Kampung Bogor dan Desa Bogor Baru Kabupaten
Kepahiang Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabpaten
Kepahiang, dilatarbelakangi oleh peran BPD dalam mengawasi penggunaan dana desa di
Desa kampung Bogor dan Desa Bogor Baru. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui
pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penggunaan
dana desa di Desa Kampung Bogor dan Desa Bogor Baru Kabupaten Kepahiang. Penelitian
ini merupakan penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara dan studi dokumentasi. Metode analisis dat yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode analisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, kurangnya
koordinasi antara BPD Bogor Baru dengan Pemerintah Desa hal ini di lihat dengan belum
terbentuknya peraturan desa yang ada di desa Bogor Baru, Kesibukan pekerjaan di luar,
membuat BPD di Desa Kampung Bogor dan Bogor Baru masih kurang dalam melakukan
pengawasan terhadap penggunaan dana desa, kurangnya partisipasi masyarakat di desa dalam
ikut serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa, menyikapi fakta-fakta
tersebut di atas maka pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
terhadap penggunaan dana desa di Desa Kampung Bogor dan Desa Bogor Baru Kabupaten
Kepahiang harus lebih ditingkatkan lagi.