KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN DAERAHREPUBLIK INDONESIADALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

LembagatingginegarayakniDewanPerwakilan Daerah (DPD)
dibentukbertujuansebagaiwakilkewilayahan/kedaerahan. DewanPerwakilan
Daerah Republik
IndonesiaseharusnyamemilikikewenanganbukanhanyauntukmengajukanRancanga
nUndang-Undang yang berkaitandenganotonomidaerah,
selayaknyasepertisistembikameralyang seharusnyabersamaDewanPerwakilan
Rakyat (DPR)namunketerbatasankedudukandanfungsiini yang
menjadikanadanyadiskriminasilembaga DPD yang kewenangannya di
parlemenmenjadilemah. Dengandiaturnyakewenanganmengenai DPD
dalamUndang-UndangDasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945
upayaoptimalisasipemberdayaan DPD agar
lebihmandirisertaadanyapenambahankewenangandalamRancanganUndang�Undangmengenaiotonomidaerahdimulaidengancaramengusulkanrencanaperubaha
natauamandemenkelimaterhadap UUD 1945 Pasal 22 D
tentangtugasdanwewenang DPD yang dinilaimasihterbatasdantidakmaksimal.
Tipepenelitian yang digunakanadalahpenelitianhukumnormatifyuridis,
denganteknikpengumpulan data yaitupenelitiankepustakaan. Data
dilengkapidengan data primer darihasilanalisis UUD 1945,
berbagaiperaturanperindang-undangan, putusan, dan data sekunderdarireferensi�referensi (buku, artikel, karyailmiahjurnaldan website). Data yang diperolehdan
yang telahdikumpulkanbaikitu data primer maupun data
sekunderdiolahdenganteknikkualitatif, dimanaanalisis data
kualitatifadalahpengelolaan data secaradeduktif, yaitumulaidaridasar�dasarpengetahuan yang umumkemudianmenelitihal yang bersifatkhusus,
setelahdari proses tersebut, ditariksebuahkesimpulan.
Kata kunci : DewanPerwakilan Daerah, Bikameral, Otonomi Daerah