PENERAPAN SANKSI TERHADAP PETUGAS YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PROVINSI BENGKULU

Lapas adalah Lembaga Pemasyarakatan tempat narapidana menjalani sanksi
perampasan kemerdekaan. Lapas bukan sekedar menampung tersangka, terdakwa
maupun terpidana suatu tindak pidana, namun menjadi pusat pembinaan dan
pemasyarakatan itu sendiri. Tidak tersedianya Lembaga Pemasyarakatan pada
setiap Kabupaten di Provinsi Bengkulu mengakibatkan terjadinya over kapasitas
warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, maka menuntut adanya kinerja petugas
Lapas yang mempunyai integritas tinggi dan profesional. Kurangnya sumber daya
manusia di Lembaga Pemasyarakatan dan disertai cara manajemen perekrutan
petugas Lembaga Pemasyarakatan yang kurang melihat dari aspek keterampilan
skill dan profesionalisme, membuat petugas Lembaga Pemasyarakatan tersebut
banyak yang melakukan pelanggaran indispliner maupun tindak pidana. Salah
satunya yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2015 ditangkapnya petugas
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Provinsi Bengkulu oleh Satuan KASUBDIT
Narkoba Polda Bengkulu dalam kasus perkara tindak pidana penyalahgunaan
narkoba. Sebagai Aparatur Sipil Negara, petugas Lembaga Pemasyarakatan
mempunyai aturan-aturan dan kewajiban yang harus dijalankan dan dipatuhi
sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi kadangkala petugas
Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki suatu waktu untuk melakukan perbuatan
yang melanggar Undang-Undang. Apabila kesempatan tersebut disalahgunakan
maka ia dapat dipidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan akan
dijatuhi sanksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan
sanksi yang dijatuhkan petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melanggar hukum
dan kode etik, serta proses penanggulangannya. Penelitian ini adalah penelitian
hukum empiris atau law in action, penelitian ini menggunakan data primer
dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara langsung maupun
melalui studi dokumen. Data yang diperoleh akan diolah dengan teknik
editing kemudian di analisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sanksi terhadap petugas Lembaga
Pemasyarakatan disebabkan oleh ringan beratnya pelanggaran yang dilakukan.
Maka dapat disimpulkan, Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh
petugas Lembaga Pemasyarakatan terdapat perbedaan sanksi pidana dan sanksi
admintrasi tersebut dilihat dari ringan beratnya pelanggaran yang dilakukan.
Sehingga untuk mencegah agar tidak terjadinya tindakan perbuatan yang
melawan hukum oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, maka
dilakukannya penanggulangan dengan menggunakan metode preventif dan
metode represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan instansi terkait
dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba yang dilakuakan oleh petugas
Lembaga Pemasayarakatan. Dan penerapan metode ini sangat bagus dalam
rangka pencegahan peredaran narkoba dilingkungan Aparatur Sipil Negara dan
Masyarakat.
Kata Kunci : Sanksi, Petugas Lembaga Pemasyarakatan