KEDUDUKAN ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN WARGA INDONESIA DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terkait perkawinan beda
agama serta kedudukan anak yang dilahirkan dari segi hak waris dan dari segi wali
nikah jika anak yang dilahirkan adalah perempuan. Jenis penelitian dalam penulisan
skripsi ini adalah penelitian hukum normatif.Metode penelitian hukum jenis ini juga
biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.
Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan
pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya
pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada
perpustakaan. Keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban
antara suami isteri sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang sah
sebagai dasar hukumnya, begitu pula dari perkawinan yang sah akan melahirkan
anak-anak yang sah. Hal ini karena anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah
hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal
43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa: ”Anak yang
dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya,
keluarga ibunya”, sehingga segala hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak
diakui oleh hukum. Dalam hal kewarisan antara suami isteri dan anak-anaknya
selama keabsahan perkawinan pasangan beda agama tidak dipersoalkan dan dianggap
perkawinan tersebut adalah sah menurut peraturan yang ada termasuk status anak�anaknya juga dianggap sah, namun hak kewarisan diantara mereka tidak ada karena
perbedaan agama menggugurkan hak saling mewaris.
Kata Kuci: Perkawinan beda agama, hak mewaris, wali nikah.