Achmad, Fajrin Sahertyan and Ardilafiza, Ardilafiza and Amancik, Amancik (2017) KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. ['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined] thesis, Universitas Bengkulu.
![Thesis [thumbnail of Thesis]](https://repository.unib.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
SKRIPSI ACHMAD FAJRIN SAHERTYAN.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).
Download (2MB)
Abstract
KPK adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2002
untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia.
Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Demi tercapainya pelayanan publik yang optimal bagi
masyarakat, maka pemerintah memandang perlu untuk membentuk
lembaga baru, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan belum maksimal
melaksanakan tugas dalam hal korupsi. Sebagai langkah penyesuaian
negara terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan dan tuntutan
masyarakat perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia
memaksa negara melakukan reformasi dalam berbagai lini, termasuk
reformasi kelembagaan. Sebagai organ kenegaraan yang namanya tidak
tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945, KPK dianggap oleh
sebagian pihak sebagai lembaga superbody. Peran KPK dalam
merealisasikan tugas, kewajiban dan kewenangan yang dimiliki dalam
memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia sangat istimewah.
Kata kunci : KPK, Lembaga Negara, Sistem Ketatanegaraan
Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined]) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science |
Depositing User: | Irma Rohayu, S.IPust |
Date Deposited: | 20 Sep 2024 03:17 |
Last Modified: | 20 Sep 2024 03:17 |
URI: | https://repository.unib.ac.id/id/eprint/21524 |