IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DI POLRES KOTA PAGAR ALAM

Prinsip persamaan di hadapan hukum dan pernyataan bahwa negara
Indonesia adalah negara hukum menunjukkan bahwa Hak Bantuan Hukum
adalalah hak konstitusional. Pemeriksaan perkara baik di tingkat penyidikan di
Kepolisian maupun Pengadilan pada umumnya tanpa menggunakan penasehat
hukum atau Advokat. Di Polres Kota Pagar Alam dalam hal penyidikan, tersangka
tidak diberitahukan secara jelas mengenai Hak Bantuan Hukum bagi tersangka
oleh penyidik. Tujuan skripsi ini untuk mendeskripsikan Implementasi Pemberian
Hak Bantuan Hukum Bagi Tersangka di Polres Kota Pagar Alam, mengetahui
Hambatan dalam Implementasi Pemberian Hak Bantuan Hukum Bagi Tersangka
di Polres Kota Pagar Alam. Dilihat dari sifatnya penelitian ini penelitian
deskriptif. Populasi dari penelitian ini adalah Penyidik, Advokat dan tersangka di
wilayah hukum Polres Kota Pagar Alam. Metode penentuan sampel melalui quota
sampling. Data dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik
pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara
mendalam. Pengolahan data dilakukan melalui editing data dan coding data.
Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Implementasi Pemberian Hak
Bantuan Hukum Bagi Tersangka di Polres Kota Pagar Alam diketahui belum
dilaksanakan secara keseluruhan oleh penyidik. Dari data di kantor LBH Sumsel
cabang Kota Pagar Alam pada tahun 2016, dari 219 kasus yang diancam pidana
lima tahun atau lebih, hanya 24 kasus yang mendapatkan Bantuan Hukum.
Hambatannya adalah penyidik yang kurang profesional, kurangnya pemahaman
tersangka mengenai Hak Bantuan Hukum, kurangnya Sumber Daya Advokat,
serta tidak ada sanksi terhadap aparat penegak hukum yang tidak memberikan
Hak Bantuan Hukum kepada tersangka.
Kata Kunci : Bantuan Hukum, Hak Tersangka, Implementasi.