PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI OLEH KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA BENGKULU

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Untuk
menjelaskan dan menggambarkan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi
oleh kantor agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN) Kota
Bengkulu dan (2) untuk menjelaskan hambatan dalam proses penyelesaian
sengketa tanah melalui mediasi oleh kantor ATR/BPN Kota Bengkulu.Penelitian
ini merupakan penelitian hukum empiris. Penentuan informan secara purposive.
Pengumpulan data melalui pengamatan/observasi, wawancara dan studi pustaka.
Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pertama dalam pelaksanaannya mediasi yang dilakukan di Kantor
ATR/BPN Kota Bengkulu yaitu sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Salah satu peraturan tersebut yaitu Keputusan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan
nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi.
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, yaitu pada Pasal 23 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan
mediasi yang selesai di luar pengadilan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan
negeri untuk memperoleh akta perdamaian. Mediasi yang sudah selesai
dimediasikan antara para pihak yang bersengketa di Kantor ATR/BPN Kota
Bengkulu tidak mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat untuk
memperoleh akta perdamaian. Seharusnya Kantor ATR/BPN Kota Bengkulu
mendaftarkan berita acara perdamaian ke Pengadilan Negeri agar dikukuh kan ke
dalam putusan hakim dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Kata kunci :Sengketa Tanah, Mediasi, Kantor Pertanahan